RIBUAN WARGA DAN PELAJAR NU DEMO TOLAK FDS

Polres Indramayu,

Kamis (24/8/2017) pagi hingga siang hari, ribuan warga yang terdiri dari MWC, GP Ansor dan Banser serta Perwakilan Pelajar Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai sekolah tumpah ruah di pusat kota/Pemerintahan Indramayu menyuarakan aspirasinya yang menentang pemberlakuan Five Day School (FDS) di Kabupaten Indramayu.

Aksi damai tersebut dikawal dan diamankan oleh Polres Indramayu dari mulai pengawalan rute jalur Long March, pengamanan dilokasi / titik tujuan orasi massa hingga menjembatani pertemuan perwakilan warga dengan penerima aspirasi.

Ribuan warga NU yang dikomandoi langsung oleh Ketua PCNU KH. Juhadi Muhammad dan Korlap Iin Rohimin, S.Ag tersebut melakukan ‘long march’ dari Kantor PC NU Kab. Indramayu di Jalan Gatot Subroto ke beberapa titik-titik penyampaian aspirasi yakni Gedung DPRD Kab. Indramayu dan Pendopo Kab. Indramayu.

Di Pendopo Kabupaten Indramayu, massa diperbolehkan masuk ke lapangan Alun-alun dan diterima oleh Asda II Kab. Indramayu Drs. H. Susanto, BAE, M.Si dan Kepala Dinas Pendidikan Dr. HM. Ali Hasan, M.Pd.

Tidak puas, massa langsung menuju ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Indramayu, setelah bertemu langsung dan menyampaikan aspirasinya dengan Kadisdik, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Adapun Aspirasi / Pernyataan Sikap dari Aksi Damai tersebut adalah sebagai berikut :
·         Menolak pemberlakuan sekolah lima hari (Five Day School).
·         Meminta pemerintah pusat agar segera mencabut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 yang mendasari diberlakukanya sekolah lima hari.
·         Meminta kepada Bupati Indramayu untuk tidak memberlakukan sekolah lima hari di Kabupaten Indramayu dan menginstrusikan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menghentikan kegiatan sosialisasi FDS ke sekolah-sekolah.
·         Meminta kepada pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan sungguh-sungguh disertai dengan alokasi anggaran daerah secara rutin untuk menunjang operasional MDTA di Kabupaten Indramayu
·         Meminta kepada semua masyarakat khususnya warga Nahdliyin untuk senantiasa menjaga ketenangan ditengah kontroversi besar yang ditimbulkan oleh kebijakan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 dengan tetap berkhidmat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan baik. 


Berdasarkan pernyataan sikap diatas, massa Aksi meminta kepada ibu Bupati Indramayu untuk segera memberi jawaban atas pernyataan tersebut dan mengancam akan melakukan aksiyang lebih besar jika FDS tetap diberlakukan di Kab. Indramayu.








Penulis : zay³³
Sumber : Humas Polres Indramayu

No comments

Powered by Blogger.