Pemkab Indramayu Ngaku tak Mampu Serap Anggaran DBH-CHT

INDRAMAYU, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp. 6,4 miliar, dikabarkan masih mengendap di rekening kas Pemerintah Kabupaten Indramayu. DBH CHT tersebut, hingga saat ini belum dapat digunakan sejak tiga tahun lalu tepatnya sejak tahun 2013.

Kepala Bidang Pendapatan Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, Yayan Mulyana mengatakan aturan penyerapan DBH-CHT dibatasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan rokok. Hal itu dianggap terlalu ketat, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Indramayu, kesulitan untuk melakukan penyerapan anggaran.

“Bila dananya disalurkan kepada sarana prasarana kesehatan, harus dikhususkan bagi yang terdampak rokok. Anggarannya bisa digunakan untuk pembuatan poliklinik pasien paru-paru, serta untuk fasilitas ambulans. Harus ambulan bagi pasien yang terdampak rokok. Diluar ketentuan itu, bisa dianggap melanggar aturan,” kata dia, Minggu (27/09).

Menurutnya, akhirnya merasa tidak mampu untuk menyerap anggaran tersebut, pada akhirnya mengembalikan dana DBH-CHT yang telah diterima. Begitupun halnya dengan Pemkab Indramayu, ketatnya pengaturan pemanfaatan DBH-CHT, telah membuat Pemkab Indramayu menolak pengalokasian pada tahun 2014 lalu.

“Surat penolakan telah dikirimkan kepada Kementerian Keuangan. Meski begitu, DBH-CHT tetap saja dikucurkan Pemerintah Pusat. DBH-CHT bisa bermanfaat banyak bagi wilayah yang memang banyak menghasilkan tembakau, serta aktivitas industri tembakaunya berjalan. Namun, DBH-CHT tidak cocok diterapkan bagi wilayah yang bukan penghasil tembakau, seperti Kabupaten Indramayu,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Indramayu, Alam Soekmajaya mengungkapkan Pemkab Indramayu seharusnya bisa menyerap anggaran DBH-CHT.

“Harusnya tidak perlu takut, yang penting eksekutif memiliki sudut pandang yang sama dengan aparat penegak hukum soal penyerapan anggaran DBH-CHT”, ungkapnya


Penulis: DWI AYU
Sumber:CIREBON TRUST

No comments

Powered by Blogger.