Polres Indramayu Tanda Tangani MoU dengan Kejari dan Panwaslu

Mengantisipasi perbedaan persepsi penanganan pidana pemilu, Polres Indramayu menggelar rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Panwaslu. 

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman Penegakan Hukum Terpadu antara Polres, Kejari, dan Panwaslu Indramayu di Gedung Patriatama Polres Indramayu, Kamis (23/7/2015).

"Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak ada perbedaan persepsi antara polres, kejari, panwaslu dalam penanganan pidana pemilu," ucap Kapolres Indramayu Wijonarko, Kamis (23/7/2015).

Pasalnya, Kapolres mengungkapkan, berkaca pada pilkada sebelumnya, banyak laporan pidana pemilu yang terhambat lantaran perbedaan pendapat penanganan. Padahal, potensi pelanggaran cukup tinggi sehingga diperlukan upaya preventif.

Untuk itu, Wijonarko menjelaskan, jika ada temuan, mekanismenya melalui penawaslu dulu. Jika memenuhi unsur pidana, laporkan ke kepolisian. "Jika bukti sudah lengkap baru dilimpahkan ke Kejari," ucapnya.

Wijonarko pun menjamin netralitas polisi dalam pilkada. Oleh karena itu, dia meminta baik Panwaslu dan Kejari pun bersikap netral.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Ketua Bawaslu Jabar Wasikin. Dia mengimbau Panwaslu Kabupaten Indramayu agar mengantisipasi titik rawan dalam penyelenggaraan pilkada.

"Panwaslu Kabupaten Indramayu pun secepatnya memberikan kelengkapan kepada anggota panwascam agar masyarakat tahu. Juga terus jalin koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Indramayu Sopandi menilai kegiatan ini dapat mencegah adanya multitafsir dalam penanganan pidana pilkada. "Menyamakan persepsi dalam penanganan pelanggaran pemilu sehingga tidak ada lagi multitafsir," ujarnya.

Adapun titik kerawanan proses pilkada, menurut dia, ada di setiap tahapan mulai dari tahapan pemutakhiran data (DPT), proses kampanye, pencoblosan/ pelaksanaan pilkada, dan penghitungan suara. "Sedikitnya ada 2.726 TPS yang menjadi pantauan," katanya.

Untuk mengantisipasi titik kerawanan tersebut, pihaknya berusaha transparan dan terbuka serta menekankan agar para panitia penyelenggara bersikap netral. 

"Upaya koperatif dan preventif terus dilakukan untuk mencegah permasalahan penyelenggaraan pilkada," katanya.



Penulis: Asep Budiman/A-89
Sumber:PRLM
Powered by Blogger.