Polres Indramayu Perlu Tambahan Personel

Kepolisian Resor Indramayu kekurangan personel dalam pengamanan Pilbup Indramayu 2015. Oleh karena itu, Polres Indramayu akan meminta tambahan personel dari Polda Jawa Barat dan polres tetangga yang tidak melaksanakan pilkada serentak.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Indramayu Wijonarko sesaat setelah menerima dana hibah pengamanan Pilbup Indramayu sebesar Rp 4,1 miliar dari Bupati Indramayu Anna Sophanah di Pendopo Indramayu, Senin (27/7/2015). "Dana sebesar Rp 4,137.250.000 tersebut untuk pengamanan pilkada, mulai dari penetapan calon, masa kampanye, masa tenang, hingga pemungutan suara pada 9 Desember 2015," ucap Kapolres.

Kapolres menyebutkan, anggota Polres Indramayu hanya sekitar 1.270 orang tak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Indramayu. Pasalnya, Polres Indramayu harus mengamankan 31 panitia pengawas kecamatan, 317 panitia pemungutan suara, dan 2.781 tempat pemungutan suara.

"Idealnya, 1 polisi per TPS, 10 anggota per PPS. Begitu pula pengamanan PPK, kantor-kantor politik, dan pasangan calon selama masa kampanye," ujarnya.

Untuk mengatasi kekurangan personel tersebut, Wijonarko akan menyiapkan personel sesuai dengan kebutuhan pengamanan selama masa pilkada berlangsung sekitar 3.000-6.000 anggota. "Kami akan meminta bantuan BKO, Polda Jabar, dan polres tetangga yang tidak menggelar pilkada serentak, seperti Polres Cirebon," tuturnya.

Kapolres pun tak memungkiri adanya potensi konflik dalam setiap pilkada. Dia mencontohkan dualisme kepemimpinan di tingkat pusat akan berdampak terhadap wilayah. Namun, berkaca pada pilkada sebelumnya, dia meyakini pemilu kepala daerah akan berjalan lancar dan damai.

Untuk itu, Wijonarko sudah mengantisipasi kerawanan potensi konflik dengan pemetaan wilayah dan kekuatan pendukung setiap calon. "Kantor-kantor partai politik, KPU, Panwaslu, dan sebagainya akan mendapat pengamanan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Indramayu Anna Sophanah menilai, pada prinsipnya pilkada ini untuk kemajuan daerah dan bangsa sehingga diperlukan pengamanan oleh kepolisian. Dana tersebut tiada lain untuk mendukung kepolisian dalam menjamin kemanan dan kedamaian pilkada.

"Jadi, lebih terjamin. Teman-teman di kepolisian punya tanggung jawab yang besar dalam pengamanan, sedangkan pemda punya tanggung jawab besar dengan memberikan dana dari APBD," tuturnya.

Agar pertanggungjawabannya baik sesuai dengan mekanisme pemerintah, ungkap Anna, makanya dibuat dalam bentuk hibah. "Tentu saja dana sebesar itu disebut kurang, ya kurang, tapi ini bentuk keseriusan pemda dalam dukungan pengamanan pilkada. Mudah-mudahan bisa maksimal untuk mencapai tujuan tadi," katanya.

Mengenai potensi kerawanan, Anna memandang, dari beberapa hajat besar pilkada di Kabupaten Indramayu tidak pernah ada kerusuhan. Keamanan itu terjaga lantaran antisipasi sangat kuat dengan adanya koordinasi Forum Pimpinan Daerah yang terdiri atas Kapolres, Dandim, Ketua Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama).

"Di luar itu, komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh pemuda berjalan baik pula. Celah konflik pasti ada, tapi hal itu sudah diantisipasi," katanya.

Pada pilkades serentak pada 2014 lalu, Bupati menyebutkan, tidak ada konflik, padahal ada sekitar 130 desa yang melaksanakan pilkades. Bahkan, keamanan pilkades tersebut menjadi barometer nasional karena soliditas pemangku kepentingan untuk menjaga keamanan.



Penulis: Asep Budiman/A-147
Sumber:PRLM

No comments

Powered by Blogger.